Akibat Hukum Ketidakpatuhan Pembayaran Royalti Platform Streaming Digital

Tinjauan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan Kasus Netflix

Abstract

Peralihan distribusi musik dari penjualan fisik ke platform digital berbasis langganan menguji efektivitas perlindungan hak ekonomi pencipta. Netflix, yang beroperasi di Indonesia sejak 2016, dilaporkan belum membayar royalti musik kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dengan estimasi tunggakan Rp75–150 miliar. Penelitian ini menganalisis pengaturan kewajiban royalti platform streaming menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 serta akibat hukum atas ketidakpatuhannya, dengan kasus Netflix sebagai studi kasus. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP No. 56 Tahun 2021 telah membentuk kerangka kewajiban royalti yang terintegrasi, mencakup lisensi, pelaporan melalui SILM, dan pembayaran, tetapi tidak menyebut platform streaming secara eksplisit sehingga keberlakuannya bergantung pada penafsiran Penggunaan Secara Komersial. Tunggakan royalti tidak serta-merta merupakan pelanggaran hak cipta pidana. Jalur yang paling tepat adalah gugatan keperdataan di Pengadilan Niaga, sanksi pidana tunduk pada prinsip ultimum remedium, dan penutupan akses menurut Pasal 55 dan 56 UU Hak Cipta mensyaratkan prosedur berjenjang. Penyelesaian saat ini bergerak melalui jalur administratif-negosiatif. Peraturan pelaksana perlu menegaskan cakupan platform digital dan sanksinya.