Kepastian Hukum dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia Ditinjau dari Nilai-Nilai Pancasila

Abstract

Perkembangan e-commerce di Indonesia membawa perubahan dalam sistem perdagangan modern yang berbasis teknologi digital. Namun, di balik kemudahan transaksi elektronik, muncul permasalahan hukum terkait kepastian hukum dan tanggung jawab pelaku usaha, terutama dalam hubungan antara pelaku usaha, konsumen, dan platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum positif di Indonesia dalam memberikan kepastian hukum terhadap transaksi e-commerce serta bentuk tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan pendekatan yuridis normatif dan nilai-nilai Pancasila. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum e-commerce di Indonesia telah diatur dalam berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, PP Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, UU ITE, dan UU Pelindungan Data Pribadi. Namun demikian, masih terdapat ketidakjelasan dalam batas tanggung jawab platform digital serta tantangan dalam implementasi hukum yang menyebabkan kepastian hukum belum sepenuhnya optimal. Dari sisi tanggung jawab pelaku usaha, hukum Indonesia telah mengatur kewajiban informasi, kesesuaian produk, ganti rugi, penyelesaian sengketa, hingga perlindungan data pribadi yang diperkuat oleh nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kemanusiaan dan keadilan sosial.