Urgensi Kriminalisasi Pemaksaan Aborsi sebagai Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Abstract

Pemaksaan aborsi merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang melanggar hak atas integritas tubuh, hak kesehatan reproduksi, serta hak perempuan untuk menentukan keputusan reproduksinya secara bebas. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan landasan hukum yang lebih tegas dalam mengkriminalisasi pemaksaan aborsi sebagai tindak pidana sekaligus memperkuat perlindungan terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi kriminalisasi pemaksaan aborsi sebagai tindak pidana di Indonesia serta upaya penanggulangannya oleh aparat penegak hukum. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pemaksaan aborsi dan perlindungan korban kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi pemaksaan aborsi memiliki urgensi yang tinggi karena merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas integritas tubuh, kesehatan reproduksi, dan martabat perempuan. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mencerminkan kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan korban. Penanggulangan tindak pidana pemaksaan aborsi perlu dilakukan secara terpadu melalui upaya preventif, pre-emtif, dan represif yang didukung oleh sinergi antaraparat penegak hukum, instansi pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, serta lembaga perlindungan korban agar tercipta kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan bagi korban.