Penundaan Keberangkatan sebagai Instrumen Pencegahan Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Non-Prosedural Kajian Efektivitas dan Legalitas Kewenangan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Kualanamu

Abstract

Negara-negara pengirim di Asia Tenggara semakin mengandalkan penundaan keberangkatan warga negaranya sendiri di pintu keluar sebagai instrumen utama pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Kajian yang ada menilai instrumen ini dari dimensi kinerja preventifnya dan belum menguji keabsahan dasar kewenangan yang menopangnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pemeriksaan keimigrasian dalam mencegah keberangkatan Pekerja Migran Indonesia non-prosedural sekaligus menguji keabsahan tindakan penundaan keberangkatan sebagai pembatasan hak konstitusional. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan desain studi kasus pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Internasional Kualanamu, melalui wawancara mendalam terhadap empat pilar informan serta analisis dokumen resmi atas 7.203 tindakan penundaan keberangkatan sepanjang 2022 hingga semester pertama 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rantai kewenangan yang sah pada fase pengumpulan, analisis, diseminasi, dan penyelidikan terputus tepat pada fase aksi yang menimbulkan akibat hukum bagi warga negara: syarat formal Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 hampir tidak pernah terpenuhi, sementara jalur Pencegahan berbasis hasil pengawasan keimigrasian menurut Pasal 91 ayat (2) huruf a yang tersedia dalam hukum positif belum dioperasionalkan. Pada dimensi efektivitas, interdiksi terbukti bekerja pada level individual tetapi belum memenuhi definisi efektivitas hukum sebagai perubahan perilaku, dengan residivisme mencapai delapan puluh persen, pengalihan rute oleh jaringan perekrut, dan hanya 0,8 persen penundaan yang berlanjut ke tahap penyidikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakpastian dasar kewenangan justru menahan, dan bukan membebaskan, tindakan aparat, sehingga penguatan kepastian hukum berpotensi meningkatkan efektivitas pencegahan tanpa penambahan sarana maupun personel.