Kepatuhan Keterbukaan Informasi Transaksi Material Perusahaan Terbuka Berdasarkan POJK Nomor 17/POJK.04/2020 sebagai Perlindungan Hukum bagi Investor Publik

Authors

  • Novi Hermawati Cobra Universitas Terbuka, Indonesia
  • Muthia Sakti Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.31004/anthor.v5i6.1681

Keywords:

Keterbukaan Informasi, Transaksi Material, Perusahaan Terbuka, POJK 17/2020, POJK 45/2024, UU P2SK

Abstract

Penelitian ini menganalisis kewajiban keterbukaan informasi dalam transaksi material oleh perusahaan terbuka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020, yang dikaitkan dengan POJK Nomor 45 Tahun 2024 serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK Nomor 17/POJK.04/2020 menetapkan batas materialitas berdasarkan ekuitas perusahaan. Transaksi bernilai 20% hingga 50% dari ekuitas wajib diumumkan kepada publik dalam waktu dua hari kerja dan disertai pendapat kewajaran dari penilai independen, sedangkan transaksi yang melebihi 50% wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham. Namun, batas waktu pengungkapan dua hari kerja tersebut belum selaras dengan POJK Nomor 45 Tahun 2024 yang mewajibkan keterbukaan informasi material sesegera mungkin dan paling lambat sebelum dimulainya sesi perdagangan pertama di Bursa Efek pada hari kerja berikutnya. Ketidaksinkronan regulasi ini berpotensi menimbulkan asimetri informasi dan merugikan investor publik. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pengawasan kepatuhan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan kewajiban pendapat kewajaran, sedangkan perlindungan represif mencakup sanksi administratif, perintah tindakan tertentu, disgorgement, kompensasi korban, penyelesaian melalui keadilan restoratif, hak penilaian saham, dan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi batas waktu keterbukaan informasi serta penguatan pengawasan pelaporan digital terintegrasi secara real-time guna mencegah kebocoran informasi material dan menjamin kepastian hukum di pasar modal.

References

Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23). https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/12/Kitab-Undang-undang-Hukum-Perdata.pdf

Indonesia. (1995). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. https://peraturan.go.id/id/uu-no-8-tahun-1995

Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. https://peraturan.go.id/id/uu-no-40-tahun-2007

Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. https://peraturan.go.id/id/uu-no-21-tahun-2011

Indonesia. (2023a). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845). https://peraturan.go.id/id/uu-no-4-tahun-2023

Indonesia. (2023b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). https://peraturan.go.id/id/uu-no-6-tahun-2023

Indonesia. (2026). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180). https://jdihn.go.id/doc/2249191/metadata

Krahara, Y. D., Agustina, A., Chakim, M. H. R., Ramadhan, Z., Mutia, R., Munawaroh, A., Hartinah, S., Wulandari, F., Susanto, S., Tiawulandari, A. R., Khairi, H., Majidah, R. L., Taruna, M. S., Fadilah, M. F., Noerhatini, P., Yusuf, Y. Y., Zaimar, F. R., & Rais, A. H. (2025). Pasar modal Indonesia: Teori, instrumen, dan praktik investasi (M. R. Kurnia, Ed.). PT Sada Kurnia Pustaka. https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/download/242/663/288?inline=1

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XXII/2024 perihal pengujian materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_11382_1735895792.pdf

Multazam, M. T., Mediawati, N. F., & Purwaningsih, S. B. (2023). Buku ajar hukum perusahaan. Umsida Press. https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-061-8

Nainggolan, B. (2023). Buku ajar hukum pasar modal. Publika Global Media. http://repository.uki.ac.id/13972/1/BukuAjarHukumPasarModal.pdf

Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 375, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5645). https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan--Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/POJK%2033.%20Direksi%20dan%20Dewan%20Komisaris%20Emiten%20Atau%20Perusahaan%20Publik.pdf

Otoritas Jasa Keuangan. (2015a). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5780), sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024. https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/pojk-31-keterbukaan-atas-informasi-fakta-material-oleh-emiten-perusahaan-publik/SALINAN-POJK%20Keterbukaan%20Informasi%20Emiten.pdf

Otoritas Jasa Keuangan. (2015b). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5710). https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/Peraturan-OJK-Nomor-8-POJK-04-2015-tentang-Situs-Web-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/peraturan-ojk-nomor-8-pojk-04-2015-tentang-situs-web-emiten-atau-perusahaan-publik%2001.pdf

Otoritas Jasa Keuangan. (2016a). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5911). https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Laporan-Tahunan-Emiten-Perusahaan-Publik/POJK-Laporan-Tahunan.pdf

Otoritas Jasa Keuangan. (2016b). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6000). https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Penggabungan-Usaha-atau-Peleburan-Usaha-Perusahaan-Terbuka/SAL%20-%20POJK%20Penggabungan%20.pdf

Otoritas Jasa Keuangan. (2018). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6228). https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Pengambilalihan-Perusahaan-Terbuka/POJK%209-2018.pdf

Otoritas Jasa Keuangan. (2020a). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540). https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penilaian-dan-Penyajian-Laporan-Penilaian-Bisnis-di-Pasar-Modal/pojk%2035-2020.pdf

Otoritas Jasa Keuangan. (2020b). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6490). https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Rencana-dan-Penyelenggaraan-Rapat-Umum-Pemegang-Saham-Perusahaan-Terbuka-/pojk%2015-2020.pdf

Otoritas Jasa Keuangan. (2020c). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6546). https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Transaksi-Afiliasi-dan-Transaksi-Benturan-Kepentingan/pojk%2042-2020.pdf

Otoritas Jasa Keuangan. (2020d). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6492). https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Transaksi-Material-dan-Perubahan-Kegiatan-Usaha/pojk%2017-2020.pdf

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Buku saku pasar modal 2023. Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Direktorat Analisis Informasi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Buku-Saku-Pasar-Modal/BUKU%20SAKU%20PSR%20MODAL%20OJK%202023.pdf

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 58/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126/OJK). https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-45-2024-Pengembangan-dan-Penguatan-Emiten-dan-Perusahaan-Publik/POJK%2045%20Tahun%202024%20Pengembangan%20dan%20Penguatan%20Emiten%20dan%20Perusahaan%20Publik.pdf

Prananingtyas, P. (2019). Buku ajar hukum perusahaan. Penerbit Yoga Pratama, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/ebook/Binder%20buku%20ajar%20hukum%20%20%20Perusahaan.pdf

PT Bursa Efek Indonesia. (2025). Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00087/BEI/12-2025). Bursa Efek Indonesia. https://www.idx.co.id/Media/gmddcpw4/signed_peraturan_nomor_ie_tentang_kewajiban_penyampaian_informasi.pdf

Aji, A. I., Prananingtyas, P., & Prasetyo, M. H. (2020). Perlindungan hukum pemegang saham publik pada proses restrukturisasi perseroan terbatas. Notarius, 13(1), 255–271. https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30328

Farchan, A., Prameswari, F. I., Tamala, A. D. M., Fathurrahman, S., & Clarissa, Y. S. M. (2025). Kepatuhan konsultan hukum pasar modal terhadap prinsip materialitas dan keterbukaan dalam penyusunan legal opinion pada proses penawaran umum perdana (Initial Public Offering). Padjadjaran Law Review, 13(1), 114–128. https://doi.org/10.24198/plr.v13i1.2215

Johan, S., & Ariawan. (2021). Keterbukaan informasi UU pasar modal menciptakan asymmetric information dan semi strong form. Masalah-Masalah Hukum, 50(1), 106–118. https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.106-118

Octareza, I., & Kurniawan. (2023). Tinjauan yuridis terhadap penerapan prinsip keterbukaan di dalam pasar modal sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap investor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Jurnal Commerce Law, 3(1), 234–241. https://journal.unram.ac.id/index.php/commercelaw/id/article/view/2811

Suardana, I. N., Mahendrawati, N. L. M., & Astiti, N. G. K. S. (2020). Perlindungan hukum terhadap investor berdasarkan prinsip keterbukaan oleh emiten di pasar modal. Jurnal Analogi Hukum, 2(2), 182–186. https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1918.182-186

Downloads

Published

2026-11-17

How to Cite

Cobra, N. H., & Sakti, M. (2026). Kepatuhan Keterbukaan Informasi Transaksi Material Perusahaan Terbuka Berdasarkan POJK Nomor 17/POJK.04/2020 sebagai Perlindungan Hukum bagi Investor Publik. ANTHOR: Education and Learning Journal, 5(6), 552–570. https://doi.org/10.31004/anthor.v5i6.1681

Issue

Section

Articles

Similar Articles

<< < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.