Indonesia Defense Certification Fast Track

Model Integrasi Pengujian, Sertifikasi, dan Kualifikasi Pemasok UMKM dan Startup Pertahanan

Authors

  • Alfaris Nugroho Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia
  • Heru Prasetyo Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia
  • Hendra Wulan Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.31004/anthor.v5i6.1582

Keywords:

Industri Pertahanan, Kapabilitas Teknologi, Kewirausahaan Pertahanan, Kualifikasi Pemasok, Sertifikasi Pertahanan, UMKM, Startup

Abstract

Kemandirian industri pertahanan Indonesia memerlukan penguatan rantai pasok domestik melalui peningkatan keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta startup. Namun, hambatan kelembagaan, biaya transaksi, kesenjangan kapabilitas teknologi, dan kompleksitas penilaian kesesuaian berpotensi membatasi kesiapan pemasok dalam memenuhi kebutuhan industri pertahanan. Penelitian ini bertujuan merumuskan model Indonesia Defense Certification Fast Track melalui analisis hubungan antara integrasi layanan pengujian, pengembangan kapabilitas, sertifikasi, dan kualifikasi pemasok untuk meningkatkan kesiapan akses UMKM serta startup terhadap rantai pasok industri pertahanan nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan dan analisis dokumen. Data sekunder dikumpulkan secara purposif dari literatur ilmiah, regulasi, laporan pemerintah, dokumen rilis lembaga resmi, dan publikasi lembaga internasional tanpa melibatkan responden atau informan. Analisis dilakukan melalui analisis isi kualitatif, analisis kesenjangan kelembagaan, dan sintesis konseptual. Hasil penelitian menghasilkan model integrasi layanan berbasis mekanisme test-improve-certify-qualify, yang didahului penilaian kesiapan awal dan dilanjutkan pencocokan kebutuhan pemasok dengan calon pembeli. Model tersebut mengintegrasikan koordinasi kelembagaan, pembelajaran teknis, dan pengurangan asimetri informasi tanpa mengambil alih kewenangan lembaga pengujian, sertifikasi, maupun kelaikan yang telah eksis. Penelitian menyimpulkan bahwa integrasi layanan berpotensi memperkuat kesiapan pemasok dan efisiensi koordinasi, dengan tetap mempertahankan independensi penilaian teknis. Kontribusi penelitian terletak pada pengembangan kerangka konseptual tata kelola kualifikasi pemasok pertahanan yang memerlukan validasi empiris sebelum diimplementasikan.

References

Chiappinelli, O., Giuffrida, L. M., & Spagnolo, G. (2025). Public procurement as an innovation policy: Where do we stand? International Journal of Industrial Organization, 100, Article 103157. https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2025.103157

Kasim, K., & Deksino, G. R. (2022). The development of the Indonesian defense industry by using system thinking approach. Jurnal Pertahanan: Media Informasi tentang Kajian & Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity, 8(3), 341. https://doi.org/10.33172/jp.v8i3.1770

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). UMKM menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia. https://www.ekon.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. (2026). Rencana strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa. https://polkam.go.id/konten/unggahan/2026/07/1-RENSTRA-2025-2029-1.pdf

Komite Kebijakan Industri Pertahanan. (2022). KKIP inisiasi rangkaian rapat lintas pemangku kepentingan perencanaan industri pertahanan. https://www.kkip.go.id/2022/07/26/kkip-inisiasi-rangkaian-rapat-lintas-pemangku-kepentingan-perencanaan-industri-pertahanan/

Liang, X., Tian, N., Lopes da Silva, D., Scarazzato, L., Karim, Z. A., & Guiberteau Ricard, J. (2026). Trends in world military expenditure, 2025. https://doi.org/10.55163/ZLHQ1057

OECD. (2022). OECD good practice principles for public service design and delivery in the digital age. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2022/11/oecd-good-practice-principles-for-public-service-design-and-delivery-in-the-digital-age_f3845ec3/2ade500b-en.pdf

Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. https://peraturan.go.id/id/uu-no-16-tahun-2012

Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. https://peraturan.go.id/id/pp-no-28-tahun-2025

Sabana, D. R., Curie, M., & Gindarsah, I. (2023). Tren pasar senjata global dan pengembangan industri pertahanan Indonesia (LAB 45 Monograf). Laboratorium Indonesia 2045. https://static.lab45.id/2023/11/28/259/7721tren-pasar-senjata-global-dan-pengembangan-industri-pertahanan-indonesia.pdf

Saghiri, S., & Wilding, R. (2021). On the effectiveness of supplier development programs: The role of supply-side moderators. Technovation, 103, Article 102234. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2021.102234

Smith, R. P. (2022). Defence acquisition and procurement: How (not) to buy weapons. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009189644

Tian, K., Dietzenbacher, E., & Jong-A-Pin, R. (2022). Global value chain participation and its impact on industrial upgrading. The World Economy, 45(5), 1362–1385. https://doi.org/10.1111/twec.13209

van Driel, J., Gelderman, C. J., & Semeijn, J. (2026). Exploring SMEs’ participation and success in public tenders within the defence sector. Journal of Public Procurement, 1–28. https://doi.org/10.1108/JOPP-12-2024-0128

Downloads

Published

2026-11-12

How to Cite

Nugroho, A., Prasetyo, H., & Wulan, H. (2026). Indonesia Defense Certification Fast Track: Model Integrasi Pengujian, Sertifikasi, dan Kualifikasi Pemasok UMKM dan Startup Pertahanan. ANTHOR: Education and Learning Journal, 5(6), 294–301. https://doi.org/10.31004/anthor.v5i6.1582

Issue

Section

Articles

Similar Articles

<< < 11 12 13 14 15 16 17 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.