Konstruksi Makna Program Sertikasi Tanah Ulayat bagi Masyarakat Adat

Studi Kasus di Nagari Koto Baru Simalanggang, Kabupaten Lima Puluh Kota

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemaknaan masyarakat adat terhadap program sertifikasi tanah ulayat di Nagari Koto Baru Simalanggang, Kabupaten Lima Puluh Kota, serta menjelaskan proses komunikasi dan faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan makna tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña serta triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan masyarakat terhadap sertifikasi tanah ulayat bersifat beragam dan dibentuk oleh konteks historis, kultural-adat, struktural-politik, ekonomi, serta komunikasi dan informasi. Komunikasi program berlangsung melalui saluran formal dan informal, mulai dari penyampaian informasi oleh pemerintah nagari hingga pembahasan dalam musyawarah dan percakapan informal di lapau. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga ruang negosiasi makna. Sertifikasi tanah ulayat nagari cenderung diterima karena dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum, penegasan status kepemilikan, penguatan identitas nagari, pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat, dan peluang memperoleh dukungan pembangunan. Sebaliknya, sertifikasi tanah ulayat kaum cenderung ditolak karena dikhawatirkan mengubah kepemilikan komunal menjadi individual, mengganggu sistem matrilineal dan keberlanjutan pusaka tinggi, serta memicu konflik internal. Dalam perspektif Coordinated Management of Meaning (CMM), temuan ini menegaskan bahwa makna kebijakan terbentuk melalui interaksi pengalaman hidup, hubungan sosial, dan pola budaya. Koordinasi tindakan tetap dimungkinkan meskipun terdapat perbedaan pemaknaan. Oleh karena itu, penerimaan program bergantung pada kemampuan menyelaraskan legalitas formal dengan prinsip kepemilikan kolektif dan keberlanjutan sistem adat Minangkabau.