Implementasi Pengajuan Hak Pensiun ASN dan Janda/Duda ASN Menurut UU Kepegawaian
DOI:
https://doi.org/10.31004/anthor.v5i4.1124Keywords:
Hak Pensiun, ASN, Janda/Duda PNS, Implementasi, Good GovernanceAbstract
Penelitian ini membahas implementasi pengajuan dan mekanisme pembayaran hak pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan janda/duda ASN di Indonesia. Tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis pengaturan dan prosedur pengajuan tunjangan pensiun serta mekanisme pembayarannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh analisis putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pensiun ASN memiliki landasan hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang ASN, hingga peraturan teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan PT Taspen. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek administratif seperti ketidaksinkronan data, keterlambatan verifikasi dokumen, dan perbedaan interpretasi regulasi. Sementara itu, mekanisme pembayaran pensiun yang telah didigitalisasi melalui sistem seperti SIASN dan aplikasi Andal by Taspen bertujuan untuk menerapkan prinsip good governance. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa masih terjadi mal-administrasi seperti gangguan sistem digital, kegagalan verifikasi biometrik, dan kelemahan dalam verifikasi ahli waris, yang berpotensi menunda pemenuhan hak pensiunan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan integrasi sistem digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk menjamin pengajuan dan pembayaran hak pensiun berjalan lebih cepat, transparan, dan adil.
References
Amelia, & Sari. "Akuntabilitas Digital dalam Pembayaran Pensiun Taspen." Jurnal Kebijakan Publik Digital 3, no. 2 (2022): 101.
Amsari, Feri. "Analisis Fiskal Kebijakan Pensiun ASN." Jurnal Hukum Konstitusi 15, no. 2 (2024): 210.
Amsari, Feri. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
Amsari, Feri. Hukum Administrasi Negara: Kebijakan dan Pengawasan Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Hak-Hak Sosial Ekonomi. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi Ekonomi. Jakarta: Kompas, 2010.
Asshiddiqie, Jimly. Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Asshiddiqie, Jimly. Teori Hukum dan Teori Peradilan Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
Astuti, Rini Dwi. "Evaluasi Efektivitas Layanan Pensiun Digital di Lingkungan ASN." Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik 8, no. 1 (2024): 55.
Astuti, Sri. Pelayanan Publik Berbasis Digital dalam Sistem Pensiun ASN. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.
Atmosudirjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
Atmosudirdjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2023.
Badan Kepegawaian Negara. "Integrasi SIASN BKN dengan PT Taspen." Jakarta: BKN, 2023.
Badan Kepegawaian Negara. "Satukan Pemahaman, BKN Sosialisasikan Peraturan BKN Nomor 1 dan 2 Tahun 2024." 22 Februari 2024.
Bariun, La Ode. Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang Berkeadilan. Disertasi. Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015.
Bastian, Indra. Sistem Administrasi Publik dalam Era Reformasi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
Dewi, Lilik. Perlindungan Data Pribadi dalam Pelayanan Publik Digital. Bandung: Refika Aditama, 2021.
Dewi, P., & Harsono, E. "Pengaruh Kapasitas SDM terhadap Efektivitas Pelayanan Pensiun PNS." Jurnal Administrasi Publik 15, no. 1 (2024): 50-57.
Dewi, Ratna, & Ardiansyah, R. Digitalisasi Administrasi Pensiun dan Kepastian Hukum. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
Dewi. "Perlindungan Legal Data Biometrik dalam Layanan Publik Digital." Jurnal Teknologi & Hukum Digital 2, no. 1 (2023): 54.
Fachruddin, Irfan. Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah. Bandung: Alumni, 2004.
Faiz, Pan Mohamad. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
Firdaus. "Kendala Verifikasi Ahli Waris pada Pembayaran Pensiun." Jurnal Hukum Administrasi Terapan 2, no. 3 (2023): 58.
Ganjong. Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum. Bogor: Galia Indonesia, 2007.
Hadjon, Philipus M., ed. Hukum Administrasi dan Good Governance. Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.
Hadjon, Philipus M. Menulis Laporan Penulisan Hukum. Surabaya: Universitas Airlangga, 1999.
Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Surabaya: FH Universitas Airlangga, 2022.
Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Peradaban Press, 2020.
Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bima Graha, 1992.
Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bima Graha, 2022.
Hadjon, Philipus M. "Tentang Wewenang." Jurnal Pro Justisia, Yuridika 12, no. 5-6 (1997): 1-94.
Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007.
Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Peradaban, 2019.
Hadinoto. Kecermatan Administratif dalam Pelayanan Publik Modern. Yogyakarta: Pustaka Birokrasi, 2022.
Harahap, Yahya. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
Hartati, Siti. "Ketidaksinkronan Data Kependudukan dalam Pembayaran Pensiun Janda PNS." Administrative Law Review 6, no. 1 (2024): 17.
Hartati, Siti. Problematika Pembayaran Pensiun Janda PNS. Makassar: Pustaka Pena, 2024.
Haryanto, R. "Kendala Pengajuan Hak Pensiun ASN di Daerah." Jurnal Administrasi Publik 8, no. 2 (2022): 115.
Hasanah. "Efektivitas Pelayanan Digital Pensiun Taspen." Jurnal Pelayanan Publik Modern 4, no. 1 (2023): 29.
Hasibuan, M. Hukum Kepegawaian dan Administrasi Negara. Bandung: Refika Aditama, 2023.
Hasibuan, Malayu S.P. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
Hidjaz, Kamal. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
Hidjaz, Kamal. Hukum Administrasi Negara. Makassar: Pustaka Refleksi, 2015.
HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
Indroharto. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Sinar Harapan, 2020.
Irwansyah, & Ahsan Yunus. Penulisan Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel). Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
Ismail, & Prakoso. Administrasi Pelayanan Publik Modern. Yogyakarta: Ombak, 2021.
Isra, Saldi. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
Isra, Saldi. Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance. Jakarta: Ichtiar, 2020.
Kementerian Keuangan RI. Laporan Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Pensiun. Jakarta, 2024.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Evaluasi Pelayanan Pensiun PNS. Jakarta, 2024.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik. Jakarta: KemenPAN-RB, 2024.
Kumorotomo, Wahyudi. Etika Administrasi Negara. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
Kurniawan, Dedi. Reformasi Hukum Pensiun Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Kencana, 2021.
Kurniawan. Reformulasi Regulasi Jaminan Pensiun di Era Digital. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
Lembaga Administrasi Negara. Kajian Kebutuhan Perlindungan Sosial PPPK di Indonesia. Jakarta: LAN Press, 2022.
Lestari, A. F. "Analisis Kendala Teknis dalam Sistem E-Claim Pensiun PNS." Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi 10, no. 3 (2023): 88-93.
Lestari, & Hidayat. "Analisis Kendala Administratif Pembayaran Pensiun." Jurnal Kebijakan Publik Indonesia 4, no. 2 (2023): 48.
Lestari, Nina. Sistem E-Claim dan Tantangan Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta, 2022.
Mahfud MD, Moh. Hukum dan Politik Perubahan Konstitusi. Yogyakarta: Gama Media, 2022.
Mahfud MD, Moh. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
Mahfud MD, Moh. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
Manan, Bagir. Hukum Kepegawaian di Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
Manan, Bagir. Pengantar Hukum Indonesia. Bandung: Alumni, 2008.
Marbun, S.F. Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
Marbun, S.F. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
Marbun, S.F. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press, 2020.
Marzuki, Peter Mahmud. Penulisan Hukum. Edisi Revisi. Cetakan ke-8. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
Mas'oed, Mohtar. Perbandingan Sistem Politik. Cetakan ke-16. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2016.
Mulyana. Manajemen Pelayanan Administrasi Pensiun. Bandung: Alfabeta, 2022.
Mutia, & Rachmatika. "Evaluasi Responsivitas Digitalisasi Layanan Kepegawaian: Studi Kasus Andal by Taspen." Jurnal Hukum Administrasi Negara 7, no. 1 (2024): 113.
Natabaya, H.A.S. Dimensi-dimensi Hukum dalam Penyelenggaraan Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan MK RI, 2015.
Nurmayani. Hukum Administrasi Daerah. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.
Pangerang, Moenta, & Anugrah Pradana. Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah. Makassar: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
Pradipta. "Sengketa Kepastian Ahli Waris dalam Pembayaran Pensiun." Administrative Law Journal 5, no. 2 (2024): 77.
Prasojo, Eko. Reformasi Birokrasi di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021.
Prihanto, R. "Kritik Terhadap Regulasi Pengajuan Hak Pensiun Janda/Duda." Jurnal Hukum dan Kebijakan 12, no. 3 (2024): 50-55.
PT Taspen. Laporan Tahunan 2024. Jakarta: PT Taspen, 2024.
PT Taspen. Panduan Teknis Pengajuan Klaim Pensiun. Jakarta: PT Taspen, 2023.
PT Taspen. Pedoman E-Klaim 2025. Jakarta: PT Taspen, 2025.
Putri, S., & Nugroho, H. "Perlindungan Hukum Hak Pensiun Janda/Duda PNS di Indonesia." Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik 13, no. 1 (2025): 28-35.
Rahayu, Ani Sri. Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya. Malang: Sinar Grafika, 2017.
Rahman, F. A. "Hambatan dalam Pengajuan Tunjangan Pensiun PNS: Studi di Wilayah Jawa Barat." Jurnal Kebijakan Publik 15, no. 2 (2024): 105-107.
Rahman, F. A. "Integrasi Kebijakan Pelayanan Pensiun PNS untuk Meningkatkan Akuntabilitas." Jurnal Kebijakan Publik 15, no. 1 (2023): 45-52.
Rahman, Abdul. Integrasi Kebijakan Pelayanan Pensiun Nasional. Jakarta: Gramedia, 2020.
Rahmi, L. Perlindungan Hukum bagi PNS dan Ahli Warisnya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023.
Rasyid, Ryaas. Makna dan Reformasi Birokrasi. Jakarta: PT Grasindo, 2000.
Ratnasari, Dwi. "Implementasi Otentikasi Digital pada Pembayaran Pensiun Taspen." Jurnal Transformasi Digital 5, no. 1 (2023): 29.
Retnami, Setya. Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001.
Rivai. Good Governance dalam Administrasi Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta, 2021.
Sabaruddin, Abdul, Rahmat Hidayat, & Ditha Putri Lestari. "Digitalisasi Pelayanan Pembayaran Pensiun melalui Aplikasi Taspen Otentikasi di PT Taspen (Persero) Kendari." Jurnal Administrasi Publik 18, no. 2 (2022): 223.
Salim, Emil. Good Governance untuk Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2019.
Santosa, Budi. Manajemen Kepegawaian Negara: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Gava Media, 2020.
Santoso, A. "Modernisasi Layanan Pensiun PNS dengan Sistem Digital: Studi Implementasi E-Claim Taspen." Jurnal Administrasi Publik 14, no. 2 (2024): 92-98.
Santoso, Agus. Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi. Yogyakarta: Genta Publishing, 2021.
Santoso, B. "Prosedur Pengajuan Tunjangan Pensiun bagi Ahli Waris PNS." Jurnal Kebijakan Publik 13, no. 3 (2024): 75-77.
Santoso, B. Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik. Jakarta: Rajawali Pers, 2024.
Sarundajang, Sinyo Harry. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
Sarundajang. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Cetakan ke-3. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
Sinaga, R. "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris PNS dalam Sengketa Tunjangan Pensiun." Jurnal Hukum dan Keadilan 10, no. 1 (2024): 50-55.
Sjachrawy, La Ode Muhammad Ichwan, et al. "Implementasi Prinsip Good Governance dalam Mendorong Optimalisasi Layanan Publik." Jurnal.
Soedjarwo, Imam. Manajemen Kepegawaian Negara. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
Soejito, Irawan. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
Soemitro, R. Hukum Administrasi Kepegawaian Negara. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.
Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
Sunaryati Hartono. Panduan Investigasi untuk Ombudsman Indonesia. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2021.
Susanto, Agus, & Rahayu, Endang. Komunikasi Publik dalam Pelayanan Administrasi Negara. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
Susanto, D., & Rahayu, S. "Edukasi dan Komunikasi dalam Prosedur Pengajuan Pensiun PNS." Jurnal Komunikasi Organisasi 8, no. 2 (2025): 33-40.
Syah, Arman, & L. Wulandari. "Evaluasi Sistem Pembayaran Pensiun Digital pada PT Taspen." Jurnal Kebijakan Administrasi Negara 12, no. 2 (2023): 44.
Syafrudin, Ateng. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab." Jurnal Pro Justisia 4 (2000): 22.
Tiroy, & Mulyadi. "Permasalahan Pembayaran Pensiun Janda/Duda dalam Perspektif Administrasi Negara." Administrative Law Journal 5, no. 1 (2022): 19.
UNDP. Governance for Sustainable Human Development. New York: UNDP, 1997.
Wibisono. Pelayanan Publik Responsif dan Adaptif. Jakarta: Kencana, 2020.
Wibowo, D., & Putri, S. "Integrasi Sistem Informasi untuk Efektivitas Layanan Pensiun PNS." Jurnal Administrasi Negara 17, no. 1 (2025): 65-70.
Wibowo, D., & Putri, S. "Variasi Implementasi Kebijakan Pensiun PNS di Tingkat Daerah." Jurnal Administrasi Negara 17, no. 2 (2025): 80-85.
Wignjosoebroto, Soetandyo. Hukum dalam Masyarakat. Malang: Bayumedia, 2008.
Winarno. Kebijakan Publik dalam Sistem Administrasi Negara. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
Yahya Harahap. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Mohammad Ilham Agang, Dolila
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
