Rekonseptualisasi Sanksi Administrasi K3

Evaluasi atas Ketidakrelevanan Sanksi Pidana Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1970

Abstract

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak dasar tenaga kerja yang dijamin negara, namun Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang mengancam pelanggarnya dengan kurungan tiga bulan atau denda seratus ribu rupiah, telah kehilangan relevansi selama lebih dari lima dekade. Konversi otomatis ancaman kurungan tersebut menjadi denda kategori satu setinggi satu juta rupiah melalui ketentuan peralihan KUHP Nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026 pun terbukti tidak menyelesaikan persoalan pokok. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yuridis ketidakrelevanan sanksi pidana tersebut terhadap daya paksa penegakan hukum, serta merumuskan rekonseptualisasi sanksi administratif sebagai instrumen penegakan yang lebih responsif. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelumpuhan sanksi pidana bersifat struktural, mencakup keusangan nominal, kekaburan rumusan norma, dan keterbatasan pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagaimana turut diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 246/PUU-XXIII/2025, yang mendesak evaluasi menyeluruh atas ketentuan tersebut. Penelitian ini merumuskan bahwa penegakan hukum keselamatan kerja perlu dialihkan pada paksaan pemerintahan sebagai instrumen utama yang bersifat pemulihan, sementara sanksi pidana direposisi sebagai upaya terakhir yang hanya diterapkan pada pelanggaran berat. Rekonseptualisasi ini memanfaatkan tangga sanksi administratif yang telah tersedia dalam peraturan ketenagakerjaan, tanpa memerlukan pembentukan norma baru secara menyeluruh.