Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Pencabulan terhadap Pelaku Anak yang Belum Berusia 12 Tahun di Polres Semarang

Abstract

Penanganan anak yang belum berusia 12 tahun sebagai pelaku persetubuhan dan/atau pencabulan menimbulkan persoalan karena sistem hukum harus melindungi perkembangan anak sekaligus menjamin pemulihan korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan penanganan di Polres Semarang serta mengidentifikasi kendala pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap regulasi yang berlaku. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan desain kualitatif melalui studi peraturan, dokumen perkara, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan mengacu pada Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan keputusan bersama penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Dalam perkara yang dikaji, anak dikembalikan kepada orang tua berdasarkan asesmen dan penetapan pengadilan. Kendala utama meliputi belum seragamnya pemahaman teknis, koordinasi lintas lembaga, lemahnya monitoring pascapengembalian, keterbatasan layanan pembinaan, serta ekspektasi retributif masyarakat. Penelitian menyimpulkan perlunya SOP terintegrasi, pendampingan berkelanjutan, edukasi publik, dan mekanisme pemulihan korban yang lebih kuat agar perlindungan anak berjalan seimbang, akuntabel, efektif, dan berkeadilan, berorientasi pada kepentingan terbaik anak.