Peran dan Kompetensi Penyidik dalam Implementasi Kebijakan Diversi pada Sistem Peradilan Anak

Studi pada Unit PPA Satreskrim Polres Semarang

Abstract

Implementasi diversi pada tahap penyidikan merupakan titik krusial dalam sistem peradilan pidana anak karena penyidik menjadi aparat pertama yang menentukan apakah perkara anak akan masuk lebih jauh ke proses peradilan formal atau diarahkan pada penyelesaian restoratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran penyidik, menilai kompetensi penyidik, serta mengidentifikasi problematika dan upaya mengatasinya dalam pelaksanaan diversi di Unit PPA Satreskrim Polres Semarang. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara secara purposive dengan pejabat/penyidik Unit PPA, observasi proses penanganan perkara anak, dokumentasi perkara dan berita acara diversi, serta studi peraturan perundang-undangan dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penyidik memegang peran sebagai evaluator, fasilitator, mediator, perumus kesepakatan, dan dokumentator, tetapi pelaksanaan aktual masih cenderung prosedural dan pasif, terutama pada fungsi fasilitasi dan mediasi. Kompetensi penyidik belum merata; kelemahan paling menonjol berada pada kompetensi perilaku berupa keterampilan mediasi, negosiasi, komunikasi ramah anak, dan wawancara berbasis perkembangan anak. Problematika implementasi mencakup aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, dan faktor eksternal berupa resistensi korban/masyarakat serta stigma terhadap anak. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas diversi tidak cukup ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi sangat bergantung pada kapasitas penyidik, standar operasional yang jelas, koordinasi lintas sektor, serta perubahan budaya hukum dari retributif menuju restoratif.