Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor.23 P/HUM/2024. terhadap Usia Calon Kepala Daerah

Abstract

Perubahan ketentuan mengenai batas usia calon kepala daerah melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 menimbulkan perdebatan terkait penafsiran norma hukum dan implementasi ketentuan pencalonan kepala daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam mengubah penafsiran mengenai pemenuhan syarat usia calon kepala daerah serta mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan syarat usia calon kepala daerah, yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menafsirkan ketentuan batas usia sebagai syarat yang harus dipenuhi pada saat pelantikan atau ketika pejabat memperoleh kewenangan, bukan pada saat pendaftaran calon. Penafsiran tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengatur persyaratan jabatan, bukan tahapan pengisian jabatan. Namun, perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan syarat usia harus dipenuhi pada saat pendaftaran calon. Dinamika tersebut mencerminkan adanya perbedaan penafsiran antar lembaga peradilan yang berdampak pada kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serta menunjukkan pentingnya harmonisasi regulasi untuk menjamin konsistensi penerapan hukum.