Hak atas Pelayanan Kesehatan Warga Binaan di Lapas Kelas I Medan

Kepatuhan Berbasis Aturan Internal dan Ketiadaan Hak atas Pemulihan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

Abstract

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjamin hak Narapidana atas pelayanan kesehatan, tetapi tidak menyediakan mekanisme pemulihan apabila hak itu tidak dipenuhi. Artikel ini menganalisis pemenuhan hak tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan dan merumuskan jalur pertanggungjawaban hukum negara. Penelitian sosio-legal ini memadukan studi dokumen (peraturan, publikasi resmi, kertas kerja anggaran Tahun Anggaran 2024 sampai 2026, dan laporan Ombudsman RI) dengan wawancara terstruktur terhadap empat informan kunci dari unsur lembaga. Data dianalisis dengan analisis kesenjangan berdasarkan dimensi ketersediaan, aksesibilitas, keberterimaan, dan mutu. Hasilnya menunjukkan pemenuhan hak terpenuhi sebagian. Lembaga dihuni 2.871 orang dengan kapasitas 1.500 orang, dua dokter umum melayani 50 sampai 80 pasien per hari, belanja layanan kesehatan hanya 2,73 persen dari komponen kebutuhan dasar tahun 2026, dan sekitar separuh Warga Binaan tidak memiliki kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang aktif. Pemeriksaan kesehatan awal, isolasi tuberkulosis, dan rujukan darurat berjalan, tetapi bertumpu pada SOP dan keputusan kepala lembaga yang tidak dapat dituntut pelaksanaannya oleh Warga Binaan. Artikel ini menyimpulkan bahwa hak tersebut berkarakter hak tanpa pemulihan dan mengusulkan Peraturan Pemerintah pelaksana Pasal 63 yang memuat standar layanan terukur, tenggat rujukan, jaminan kemandirian klinis, dan kanal pengaduan eksternal.