Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran, Upah Minimum Provinsi, Pendidikan, dan Kepadatan Penduduk terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2020–2024

Abstract

Teori ekonomi kriminalitas memprediksi bahwa kemiskinan, pengangguran, dan kepadatan penduduk mendorong kejahatan, sedangkan upah dan pendidikan menekannya. Penelitian ini menguji prediksi tersebut untuk Indonesia, di mana jumlah kejahatan yang dilaporkan meningkat dari 246.203 kasus pada 2020 menjadi 560.400 kasus pada 2024. Data yang digunakan adalah panel seimbang 33 provinsi selama 2020–2024 (165 observasi) yang bersumber dari BPS. Model dipilih melalui uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier, sehingga estimasi utama menggunakan Fixed Effect Model (FEM), dilengkapi uji ketahanan dengan galat baku robust klaster provinsi dan efek tetap dua arah. Hasil menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan, dan temuan ini konsisten pada seluruh spesifikasi. Upah minimum provinsi dan rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan pada model utama, sedangkan kepadatan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan pada α = 5%. Namun, pengaruh UMP dan kepadatan penduduk hilang setelah efek tahun dikendalikan. Dengan demikian, seluruh hipotesis tidak terdukung. Temuan ini mengindikasikan bahwa variasi kejahatan tercatat selama 2020–2024 lebih banyak dibentuk oleh guncangan bersama pascapandemi dan perbedaan kecenderungan pelaporan daripada oleh mekanisme biaya-manfaat Becker. Kebijakan pencegahan kriminalitas perlu didukung data viktimisasi yang lebih andal agar evaluasi faktor sosial ekonomi tidak bias oleh pola pelaporan.